Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa, mantan Kades Fatuba’a dan ketua BPD Dilaporkan ke Polisi

  • Bagikan

kantor Desa Fatuba’a,kecamatan Tasifeto Timur,kabupaten Belu.

EL-VOICE.COM,BELU- Masyarakat Belu dihebohkan dengan pemberitaan disejumlah media terkait Kasus dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Desa (Pemdes). Dugaan mengerucut kepada oknum ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Fatuba’a HA dan mantan Kepala Desa (Kades) Sebelumnya melakukan pengadaan ternak ayam potong yang diduga fiktif.

Total Dana Desa yang gelontorkan oleh Mantan Desa Fatuba’a berinisial ET dan EK disinyalir sebesar RP 50 juta yang diberikan kepada oknum Ketua BPD HA untuk pengadaan ternak Ayam Potong.

Akan tetapi bukti fisik pengadaan ternak Ayam Potong di lapangan dikabarkan tidak ada sama sekali. Sehingga masyarakat mempertanyakan pengelolaan uang Rp. 50 juta itu di alihkan kemana, mereka minta kejelasan dari Pemdes Fatuba’a.

“Sampai saat ini kami tidak melihat bentuk fisik dari pengadaan ternak ayam potong tersebut,” ungkap Frederikus Seran di lansir dari Lintaspewarta, Jumat (04/01/2024).

Dikatakan Edi Seran, Ketua BPD Desa Fatuba’a, HA di masa jabatan Kades ET periode 2010-2016 meminta dana sebesar Rp 15.000.000 juta. Besar harapan uang tersebut untuk pengadaan ternak ayam potong, tetapi tidak pernah ada atau fiktif.

Baca Juga:  Hasil Mediasi Kasus Pencemaran Nama Baik Oleh Oknum Anggota DPRD Belu yang Digelar Polres Belu Berujung Penolakan Permintaan Maaf Pihak Pelapor

Tidak hanya itu, Edi Seran menambahan bahwa, Oknum Ketua BPD juga mengatasnamakan salah satu kelompok tani dibentuk sendiri untuk mendapatkan satu unit traktor dan satu unit mesin pompa air serta satu unit mesin rontok padi yang dijadikan milik pribadi.

Sementara itu, jelas Edi Seran, pada masa jabatan Kades EK periode 2017-2023, Ketua BPD Fatuba’a menerima tambahan dana pengadaan ternak ayam potong sebesar Rp 35.000.000 juta.

“Tujuannya untuk pemeliharaan ternak ayam potong, tapi kenyataannya tidak ada,” tandasnya.

Besar dugaan, adanya kerjasama antara mantan Kades ET dan EK bersama oknum ketua BPD Fatuba’a HA.

Edi Seran meminta semua Masyakarat Desa Fatuba,a dan warga masyarakat Tasifeto Timur dan Belu pada umumnya untuk membantu petugas Polres Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Belu untuk segera usut tuntas kasus ini dengan terang-benderang kepada publik.

“Untuk kita harus mendorong agar kasus dugaan korupsi berjamaah di Desa Fatuba’a ini dapat di ungkap ke publik,” ujarnya dengan rasa memohon.

Baca Juga:  Wujudkan Situasi Kamtibmas Yang Aman Jelang Pemilu,Polres Belu Ajak Perguruan Silat Dan Ormas Jaga Kerukunan

Bahkan belum lama ini, Jelas Edi Seran, tepatnya pada tanggal 15 Desember 2023 kemarin, oknum Ketua BPD mengatasnamakan salah satu kelompok tani dapat 1 unit traktor.

Saat ini, Kasus dugaan korupsi di Desa Fatuba’a, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, kini sudah dilaporkan masyarakat Tipikor Polres Belu. Tetapi dari Pihak Tipikor dinilai lamban dalam penyelidikan.

Terpisah mantan Kepala Desa Fatuba,a periode 2010-2016 ET saat dikonfirmasi media ini  terkait pemberitaan tersebut menyayangkan tuduhan tersebut, menurutnya apa yang di beritakan tidak benar, terkesan tendensius dan sepihak tanpa konfirmasi.

“Itu media tidak benar karena dulu Desa miskin, program pengadaan ternak ayam potong sebesar 15. 000.000 juta itu tidak ada.” Tutur mantan Kades ET yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Belu, Jumat (5/12/2024).

“Saya tidak tahu kepala Desa setelah saya to, saya pun yang di muat 15. 000.000 juta itu. Yang 15.000.000 juta itu tidak benar, supaya lebih detail nanti kita sama-sama buka data APBDS 2010 sampai dengan 2016 waktu saya masih menjabat.” Jelasnya saat ditanya terkait Dana lain.

Baca Juga:  Musim Kemarau Ekstrem Akan Melanda NTT Pada Bulan April Mendatang, BMKG Beri Peringatan kepada Dinas Pertanian dan BPBD NTT Agar Siapkan Langkah Antisipasi

“Data semua masih lengkap semua masih tersimpan rapi, saya merasa di rugikan sekali saya tidak segan untuk lapor Polisi,” kesal mantan Kades periode 2010-2016 itu.

Lebih lanjut ET meminta semua Masyakarat dan semua pihak untuk silakan melihat dan buka sama-sama dokumen APBDS 2010 sampai 2016 soal saling beking-bekingan di pemdes.

“Silakan kita buka sama-sama buka dokumen APBDS 2010 sampai 2016 bahkan saya membackup perangkat Desa, saya backup dalam hal apa, saya kepala Desa atau Bupati,” tanyanya dengan rasa kesal.

Terkait laporan warga ke Tipikor Polres Belu, Anggota DPRD itu enggan berkomentar. Ia hanya ingin merespon  terkait yang berkaitan dengan dengan dirinya.

“Saya hanya berpatokan pada saya punya saja yang disinggung lain-lain itu masing-masing rana. Saya tidak bisa masuk karena itu saya tidak tahu, kita omong sesuai dengan fakta dan kebenaran. Dan yang muat di beberapa media itu sepihak,” tutup ET.***(Haman)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *