Vicky Nahak : Rangkap Jabatan Berpotensi kuat Adanya KKN,APH Diminta usut tuntas kasus Dugaan Korupsi pembangunan ruang tunggu anak di RSUD Atambua

  • Bagikan

Victor Motaain Nahak aktivis muda Kabupaten Belu menyoalkan tentang Rangkap jabatan yang berpotensi Adanya Tindakan korupsi.

EL-VOICE.COM,ATAMBUA – Akar dari Korupsi adalah Kolusi dan Nepotisme. Mengangkat keluarga dekat atau kenalan menjadi pejabat pada instansi fital bahkan rangkap jabatan tentu dapat menimbulkan kecurigaan dalam masyarakat.

Banyak spekulasi liar timbul di tengah kalangan masyarakat Kabupaten Belu saat ini ketika melihat Kepala Dinas Kesehatan drg.AM yang dikenal sebagai kerabat dekat Bupati Belu, dokter AT merangkap jabatan sebagai Direktur RSUD Gabriel Manek Atambua.

Rangkap jabatan ini sudah terjadi cukup lama. Sejak dilantik tanggal 30 Desember 2021 menjadi Kepala Dinas Kesehatan drg.AM ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Direktur RSUD Gabriel Manek Atambua hingga saat ini.

Baca Juga:  KASAD Jendral TNI Dr. Dudung Abdurachman Kunjungi dan Resmikan Mesjid AL-Adiyat, Kompi Kavaleri Belu

Hal ini mendapat tanggapan dari Salah satu aktivis muda Kabupaten Belu, Vicky Nahak melihat,rangkap jabatan ini selain melanggar aturan tentu akan menimbulkan Konflik Kepentingan.

“Saya menduga ada ketidak beresan yang terjadi di RSUD Gabriel Manek Atambua saat ini, Kepala Dinas Kesehatan yang eksoficio adalah dewan Pengawas RSUD ditunjuk sebagai Direktur RSUD Atambua”. ungkap Vicky.

Menurut Vicky rangkap jabatan seperti ini berpotensi mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan berpotensi untuk melakukan tindak pidana korupsi.

” rangkap jabatan ini dapat mempermudah terjadinya Korupsi di dalam sebuah instansi. Hal ini terbukti dengan adanya Dugaan Korupsi pembangunan ruang tunggu anak di RSUD Atambua yang terjadi tahun 2019 saat drg. AM menjadi direktur RSUD Atambua yang tengah didalami pihak Polres Belu’terangnya

Baca Juga:  Merasa Ditipu,Pemilik Tanah segel kantor lurah Di kabupaten Belu

Lanjut Vicky, Proses penanganan kasus dugaan Korupsi Ruang tunggu anak ini sudah lebih dari satu tahun sejak tanggal 3 Maret 2022, artinya masyarakat perlu tau sampai dimana proses hukumnya.

“Sampai dimana proses hukumnya? apakah sudah selesai? apakah tidak ada kerugian Negara? tanyanya, dan menambahkan kalau tidak ada kerugian Negara harus segera di SP3 kan agar tidak menimbulkan kecurigaan dalam masyarakat”

Lebih lanjut Vicki menegaskan, rangkap jabatan lebih dari 6 bulan jelas melanggar aturan dimana seorang PLT hanya boleh menjabat PLT selama 3 bulan, dan kalau belum ada pejabat defenitif setelah 3 bulan boleh diperpanjang 1 kali hanya untuk 3 bulan atau total hanya 6 bulan.

Baca Juga:  Sosialisasi Sadar Wisata Bangkitkan Motivasi Warga Desa Sekitar Labuan Bajo

“Apakah tidak ada dokter lain lagi yang mampu? atau memang hanya ada satu orang yang mampu di Kabupaten Belu ini?” Vicky mempertanyakan kepentingn siapa sehingga hal ini bisa terjadi.
Kalau untuk kepentingan rakyat apakah tidak ada lagi orang lain yang mampu? Tutupnya.

Untuk diketaui sesuai Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021, Tentang Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, Tanggal 14 Januari 2021, butir 11 mengamanatkan Pegawai negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 bulan, dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan.

Sementara drg.AM sendiri hingga berita ini diturunkan sudah merangkap jabatan sebagai PLT Direktur RSUD Atambua Selama 22 bulan.(Haman)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *