Menu

Mode Gelap
 

Hukum dan Kriminal · 31 Agu 2022 12:12 WIB ·

Diduga Terlibat Mafia Tanah, PADMA Indonesia Desak Copot Kepala BPN Ngada


					(Gabriel Goa selaku Direktur IRCI dan Ketua Dewan Penasihat PADMA Indonesia, Foto/Ist) Perbesar

(Gabriel Goa selaku Direktur IRCI dan Ketua Dewan Penasihat PADMA Indonesia, Foto/Ist)

EL-VOICE.COM, JAKARTA- Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto untuk segera memeriksa dan mencopot Kepala BPN Ngada, Nusa Tenggara Timur.

Hal itu disampaikan Gabriel Goa, Ketua Dewan Penasehat Padma Indonesia melalui pesan WhatsApp yang diterima media ini, Rabu (31/08/22).

Dijelaskan Gabriel, tuntutannya untuk segera memeriksa dan mencopot Kepala BPN Ngada dikarenakan adanya dugaan keterlibatan Kepala BPN Ngada dalam kasus mafia tanah yang didasari pada Surat Klarifikasi Kepala BPN Ngada pernah mengirim surat ke Lembaga Padma dengan nomor 600/379-53.09/V/2022 30 pada Mei 2020 lalu.

Baca Juga:  Terkait Kenaikan Harga BBM, Ini Tanggapan PADMA Indonesia

Menurut Gabriel, Klarifikasi Kepala BPN tersebut terkesan lambat dan tanpa dilengkapi bukti-bukti yang mana besar dugaannya memperlihatkan indikasi kuat praktik kongkalikong di Ngada yang berdampak pada korban yang merupakan ahli waris sah.

Tidak hanya mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, Gabriel juga mengatakan, PADMA Indonesia juga mendesak Bupati Ngada Andreas Paru untuk meminta pertanggungjawaban dan klarifikasi resmi Lurah Lebijaga dan Camat Bajawa atas dugaan kongkalikong permasalahan tanah di wilayah Kelurahan Lebijaga.

Baca Juga:  Bupati Belu Disebut Penipu Oleh Demonstran

Ia juga akan mengatakan akan melaporkan resmi Kepala BPN Ngada kepada Ombudsman RI, Bareskrim Mabes Polri, Menteri ATR/BPN, Mendagri dan KPK RI agar dapat menindak tegas bahkan mencopot tidak dengan hormat pejabat-pejabat dan ASN di lingkup Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional(ATR/BPN) yang terlibat jaringan mafia tanah dan jaringan laba-laba KKN.

Diketahui, di dalam surat klarifikasinya, Kepala BPN Ngada menyatakan, sesuai buku tanah sertifikat Nomor 628/Ngedukelu, bidang tanah tersebut atas nama Maria Bupu Odje selaku pemilik pertama. Kemudian terjadi peralihan melalui pewarisan kepada Elisabeth Odje pada tanggal 11 April 2012.

Baca Juga:  Gara-gara Tekoda Puskesmas di Belu Direncanakan Akan Disegel Warga

Peralihan itu berdasarkan, surat pernyataan ahli waris tanggal 28 Maret 2012, yang dikuatkan Lurah Lebijaga dan diketahui Camat Bajawa. Kemudian berdasarkan, surat keterangan ahli waris nomor 474.4/05/155/03/2012 tanggal 27 Maret 2012, dibuat oleh Lurah Lebijaga dan diketahui Camat Bajawa. Dan pada tanggal 28 Maret 2012 terdapat lagi surat pernyataan penolakan warisan dari para ahli waris, yang juga dikuatkan oleh Lurah Lebijaga dan diketahui Camat Bajawa. (EL)

 

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 13 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Begini Tanggapan PADMA Indonesia Atas Mangkirnya Tersangka PLT BPBP dari Panggilan Kejaksaa Flores Timur

30 September 2022 - 06:15 WIB

DUA KALI ADIK PEREMPUANKU DICULIK, DISEKAP DI GEDUNG DPRD, PELAKU MASIH BEBAS KELIARAN. APA AKU HARUS BERHENTI JADI PENGACARA?

28 September 2022 - 17:50 WIB

Gelar Demonstrasi di PLN So’e, Pospera Desak Pemerataan Listrik di TTS

26 September 2022 - 06:56 WIB

Gelar Demonstrasi di PLN So’e, Pospera Desak Pemerataan Listrik di TTS

26 September 2022 - 05:01 WIB

Komisi II DPRD Kabupaten Lembata Pantau Proyek Pembangunan Infrastruktur di Kota Lewoleba

21 September 2022 - 01:57 WIB

Untuk Meriahkan BKSN, Paroki Roh Kudus Halilulik Selenggarakan Aneka Perlombaan

20 September 2022 - 11:38 WIB

Trending di Daerah