Menu

Mode Gelap
 

Daerah · 1 Jul 2022 11:15 WIB ·

Diduga Mengalihkan Aset Pemda, Mantan Bupati Manggarai Barat Ditahan di Rutan


					Diduga Mengalihkan Aset Pemda, Mantan Bupati Manggarai Barat Ditahan di Rutan Perbesar

EL -Voice.com Mantan Bupati Manggarai Barat Drs. Agustinus Ch.Dula ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kupang, Pasalnya Mantan Bupati Manggarai Barat 2 Periode tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi pengalihan Aset Pemda Manggarai Barat Seluas 3,3 Ha Yang berlokasi di Kelurahan Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

 

Dugaan tindak pidana korupsi pengalihan aset Tanah yang tengah disidangkan ini, menyeret dua terdakwa lainnya yakni Kabag, Ambrosius Sukur dan Ramling, Staff Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Manggarai Barat.

 

Melalui fakta persidangan yang digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang pada (30/6/2022), bahwa mantan Bupati Manggarai Barat tersebut telah mengganti Tanah milik ketujuh Orang Masyarakat Manggarai Barat melalui SK Bupati Nomor : 09/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemda sebagaimana diubah Melalui SK Nomor 217/KEP/HK/2015. Ketujuh orang itu diantaranya:

 

1. Karim Kero Luas Tanah 6000 M

2. Janda Hasi 3000 M

3. Ali Baki 3000 M

4. Hendrik D. Hada 500 M

5. Abdurahman Haman 600 M

6. Tarsisius Tapu 16.000 M.

7. Ramang Ishaka 4000 M.

 

Pergantian Tanah yang dilakukan Oleh Drs. Agustinus Ch.Dula sesungguhnya bukanlah tanpa dasar dan Alasan. Tanah-Tanah milik Ke-Tujuh orang itu telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai masing-masing pada Tahun 1984 dan 1991 untuk kepentingan Umum namun belum diganti.

Baca Juga:  Championing the Right to Age Well

 

Tanah-tanah tersebut sekarang telah di bangun Kantor diantaranya Tanah milik Karim Kero sekarang dibangun Kantor Pengadilan, Tanah milik Abdurahmah Haman dan Hendrik D. Hada sekarang dibangun Kantor KPUD, Tanah Milik Janda Hasi sekarang dibangun Kantor Inspektorat, dan Tanah milik Tarsius Tapu sekarang dibangun bandar Udara Komodo. Khusus Tanah Milik H. Ramang Ishaka Pada Tahun 2010 tanahnya diambil dalam rangka Pembangunan DVOR/alat bantu Navigasi udara Bandara Komodo oleh Pemda Manggarai Barat seluas 4500 Meter.

 

Pemilik Tanah tersebut mendatangi Bupati Drs.Agustinus Ch. Dula meminta kebijakan Pemerintah untuk mengganti kerugian atas tanah-tanah yang telah diambil dan dibangun Fasilitas Publik tersebut.

 

Mantan Bupati Manggarai Barat itu, atas permintaan Pemilik Tanah, mengeluarkan SK Bupati Nomor : 09/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemda sebagaimana diubah Melalui SK Nomor 217/KEP/HK/2015.

Baca Juga:  KOMPAK Indonesia: Kejati NTT Tidak Punya Nyali

 

Selain itu, Penasihat hukum terdakwa Ambrosius Sukur, Makarius Paskalis Baut, SH, Ketika dikonfimasi menegaskan bahwa Fakta-fakta telah terungkap dalam Persidangan.

 

Kata Paskalis, Keterangan saksi-saksi maupun dari Bukti-bukti Surat bahwa memang Benar Tanah Milik Masyarakat Telah diambil, akan tetapi belum diganti, ada yang sudah di ganti namun Kurang, tidak sesuai dengan luasan tanah yang diambil Oleh Pemerintah dan Tindakan yang diambil Oleh Bupati Drs. Agutinus Ch.Dula.

 

kata dia, berdasarkan Fakta dalam persidangan Para Pemilik Tanah mengapersiasi dan berterima Kasih Karena sudah mengakomodir perjuangan mereka selama bertahun-tahun.

 

Ia melanjutkan bahwa berdasarkan fakta Persidangan, disamping rasa terima kasih dan Apresiasi dari pemilik Tanah berdasarkan Keterangan Persidangan akan tetap menuntut Ganti Rugi Atas Tanah yang telah diambil oleh Pemda.

 

Menariknya, kata Paskalis, berdasarkan Fakta Persidangan kerugian Keuangan Negara berdasarkan Hasil Perhitungan Inspektorat Provinsi NTT sejumlah Rp. 124.712.338.400,- tidak berlaku oleh karena Harga Satuan dari jumlah nilai Kerugian berdasarkan Harga Indikasi Nilai Wajar Aset Tahun 2021. Sementara Dugaan Tindak Pidananya terjadi pada Tahun 2012-2015, ucap Paskalis.

Baca Juga:  Kantor Desa Leontolu Didatangi Tim Kejaksaan Negeri dan Inspektorat Belu, Ada Apa?

 

Penasihat hukum itu menjelaskan, harga satuan Nilai Wajar Aset yang menjadi rujukan Inspektorat Provinsi NTT menghitung Kerugian Negara diperoleh dari Hasil Penilaian oleh Penilai Aset Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Jacobus Makin,ST.M.Ec.Dev.

 

Kata dia, dalam Persidangan menerangkan Penilaian tidak dapat dilakukan Penilaian untuk Periode Tahun 2012 karena tidak diperoleh data transaksi penjualan Tanah Wajar yang dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2012.

 

Lebih lanjut, Paskalis Baut,S.H menegaskan bahwa, berdasarkan keterangan Ahli dari Inspektorat maupun dari Ahli Penilai Aset kita bisa maknai Kerugian Negara kurang lebih 124 Milyar tidak berlaku. Tempus dugaan tindak pidana berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum Tahun 2012-2015.

 

Ia juga mengatakan Perhitungan kerugian Keuangan Negara berdasarkan Nilai Wajat Aset Tahun 2021, Maka terhadap hasil Perhitungan tidak bisa berlaku mundur. Karena, kata dia, Nilai Tanah tahun 2012-2015 pasti berbeda dengan Tahun 2021. Kita serahkan ke Majelis Hakim yang menilai dan menentukan Kerugian Negara, kata paskalis.

 

Untuk diketahui, Sidang lanjutan akan dilaksanakan Pada (7/7/2022) dengan Agenda Pemeriksaan Ahli Keuangan Negara. (DL)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 53 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Hasil Botof FC VS Fatoin FC: Serdadu Botof Menang 3-1

5 Agustus 2022 - 02:22 WIB

Begini Pesan Pemda  NTT Kepada Para Veteran dalam Musda  ke-III LVRI Provinsi NTT  

4 Agustus 2022 - 17:11 WIB

Wujudkan Generasi Cerdas, Unggul,dan Kreatif SKO-NTT Gelar IHT. 

29 Juli 2022 - 00:27 WIB

Andalkan Tuhan, SMAT HTM Halilulik Buka Tahun Ajaran Baru 2022/2023 dengan Missa Kudus

26 Juli 2022 - 23:49 WIB

Jelang Pilkades Serentak di TTS, Pospera: Harus Jujur, Adil, dan Bermartabat

24 Juli 2022 - 12:40 WIB

Gugat Bupati Kupang, Tergugat Hadirkan Kadis PMD Sebagai Saksi

13 Juli 2022 - 03:33 WIB

Trending di Daerah