Majelis Hakim Bebankan Tergugat, Bupati Kupang Hadirkan Saksi

  • Bagikan

EL -Voice.com Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang gelar sidang gugatan Dedyanto Tahik terhadap Bupati Kupang, Korinus Masneno. Objek gugatan Pihak penggugat dalam perkara ini yakni Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 429/KEP/HK/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Toobaun periode 2021-2027 An. Andrerias Efraim Subnafeu, BE.

Sidang yang digelar dengan agenda lanjutan pemeriksaan saksi itu, ditunda akibat saksi tidak hadir.

Melihat hal itu, Majelis Hakim PTUN Kupang bebankan tergugat, Bupati Kupang, Korinus Masneno, untuk hadirkan saksi pada persidangan berikut.

Hal itu disampaikan oleh Majelis Hakim kepada kuasa hukum tergugat dalam persidangan yang digelar oleh PTUN di ruang sidang Cakra pada selasa (28/6).

Baca Juga:  Wilayah Ini Akan Jadi Provinsi Baru dari Pemekaran di Nusa Tenggara Timur.

Pada kesempatan yang sama juga, pihak tergugat bersedia untuk menghadirkan saksi yakni Camat Amarasi Barat dan Mantan Penjabat Kepala Desa Toobaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang.

Disamping itu, kuasa hukum penggugat, Yulius D. Teuf, S.H., menegaskan Majelis Hakim, agar pada persidangan berikut apabila saksi tersebut tidak hadir maka akan dijemput oleh Polisi, kata Yulius.

Mantan Jaksa Papua itu, mengatakan bahwa, pada Pasal 86 ayat 2 Undang undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut dan Hakim cukup mempunyai alasan untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, Hakim Ketua Sidang dapat memberi perintah supaya Saksi dibawa oleh polisi ke persidangan.

Baca Juga:  Momentum Paskah API Reinha Rosari Gelar Ziarah Iman

“Sesuai Undang-undang maka, apabila dipersidangan berikut saksi tidak hadir, kepada Majelis Hakim dalam hal ini Hakim Ketua agar perintahkan Polisi untuk jemput para saksi untuk dibawa ke persidangan,” ungkap Yulius dalam persidangan itu.

Lebih lanjut ia mengatakan Yulis bahwa keputusan Bupati sangat merugikan penggugat, karena penggugat sebagai salah satu calon kepala desa toobaun dalam pemilihan Kepala desa toobaun tahun 2021 dengan nomor urut 2. Dalam pelaksanaan Pilkades, kata Yulius, panitia melakukan pelanggaran terhadap perundang undangan tentang Pilkades, jika tidak maka Penggugat yang memperoleh suara terbanyak.

Baca Juga:  KMK Fakuktas Hukum UNDANA, Siap Membatu Mengatasi Masalah di Desa Benus dan Desa Manamas.

Yulius menegaskan bahwa Peraturan perundang undangan yang dilanggar Panitia Pilkades Toobaun 2021 yakni:

Pasal 12 huruf c PERDA Kabupaten Kupang No 4 tahun 2016 tentang Pilkades sebagaimana dirubah dengan PERDA Kabupaten Kupang No 2 tahun 2019 tentang perubahan atas PERDA Kabupaten Kupang No 4 tahun 2016 tentang Pilkades Tertulis “Panitia Pemilihan mempunyai tugas melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih.” Tetapi Panitia Pilkades Toobaun 2021 tidak melakukan “Pendaftaran dan penetapan pemilih.”

Ia juga mengatakan Hal ini diakui oleh panitia secara tertulis dalam surat panitia pilkades Toobaun 2021 No.17/PANPILKADES.DTB/2021 tanggal 02 Desember 2021 panitia mengakui bahwa panitia tidak melakukan Pendaftaran dan penetapan pemilih, semua bukti bersifat tertulis.(DL)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *