Menu

Mode Gelap
 

Daerah · 26 Apr 2022 05:51 WIB ·

FPR NTT : Projek Pembangunan Strategis Nasional Membawa Malapetaka


					FPR NTT : Projek Pembangunan Strategis Nasional Membawa Malapetaka Perbesar

EL-Voice Proyek Strategis Nasional Joko Widodo sesungguhnya tidak ubahnya merupakan“persembahan istimewa” Joko Widodo kepada Imperealisme. sebab, orientasi dari seluruh pembangunan tersebut hanyalah untuk memastikan terus berputarnya kapital milik Imperealis agar tidak membusuk di dalam berangkas lembaga-lembaga Oligarkhy Finans miliknya dan untuk memastikan kenyamanan dan kemanan Investasi milik Imperealis dengan memastikan pembangunan infrastruktur penopang seperti Jalan, Jembatan, Pelabuhan, Bandar Udara,

bendungan termasuk Pariwisata dan lain sebagainya.Melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 7/2021 tentang Perubahan Proyek Strategis Nasional, maka Pemerintahan Joko Widodo menetapakan 20 Proyek dan 10 Program selama periode 2020 -2024 dengan jumlah anggaran Rp. 6.555 Triliun yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 1.185 Triliun yang artinya adalah bersumber dari Hutang baik

kepada IMF, WB atau lembaga-lembaga Ologrkhy Finans lainya, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (PKBU) baik BUMN ataupun Swasta sebesar Rp. 4.814,9 Triliun yang artinya adalah menyerahkan kepada pihak ketiga baik BUMN ataupun perusahaan asing dan dari Subsidi atau Public Service Obligation (PSO) senilai 142,5 Triliun artinya bersumber dari pemotongan  subsidi Publik.

Semua proyek strategis Nasional Jokowi sama sekali tidak memiliki dampak positif bagi rakyat, misal saja pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Resort di Pulau Lombok yang dibangun melalui dana investasi AIIB sebesar Rp. 1,2 Triliun, hanya menjadi sasaran ekspansi kapital Vinci, Dorna, dan sederet group-group hotel besar internasional seperti Accor Group hotel, Royal Tulip, dan lain sebagainya, sedangkan rakyat harus merelakan 1250 Ha lahan.

Baca Juga:  Bukan Labuan Bajo, Ini yang Didukung IRCI dan PADMA Indonesia

pertanian dan pemukimannya yang teradministrasikan didalam 7 Dusun di empat desa yaitu Desa Kuta, Sengkol, Sukadan dan Mertak tergusur begitu saja baik melalui skema Ganti Rugi atau tidak.Sementara di Wilayah Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Barat menjadi sasaran empuk dari Pembangunan Proyek Strategis Nasional Jokowi-MA yang tentunya juga akan membawa malapetaka bagi rakyat NTT terkhusus di Labuan Bajo, Manggarai Barat.

Seperti yang baru-baru ini terjadi, Rezim Jokowi lagi-lagi mempertontonkan tindakan anti Rakyat dan anti demokrasi dengan melakukan penggusuran paksa di atas lahan seluah 400 Ha untuk memenuhi kebutuhan tuannya Imperialis atas nama pembangunan pariwisata di dibawah skema Pembangunan Strategi Nasional, bukan hanya itu saja, rezim Jokowi melalui alat Negara ( Aparat Keamanan ) melakukan penangkapan paksa terhadap kaum Tani yang mempertahankan hak atas

tanahnya saat menghadang berjalannya penggusuran sepihak tersebut. Hal ini merupakan bukti nyata kesedian Rezim Jokowi untuk terus melanggengkan skema busuk Imperialisme untuk terus mengeruk sumber daya alam di Indonesia khususnya NTT dan tidak mempertimbangkan dampak ekologi dan social dalam hal ini keberlangsungan Pertanian Kaum Tani dan elemen rakyat lainnya.

Baca Juga:  Turut Berduka Cita, Personil Satgas Pamtas RI-RDTL Pos Laktutus Yonif RK 744/SYB Ikut Ambil Bagian Dalam Prosesi Pemakaman Warga

Disamping itu, Tertangga l5 April 2018, Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres No.32/2018 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores yang antara lain mengatur perubahan status dan pemanfaatan 400 hektar hutan Bowosie/Nggorang diKabupaten Manggarai Barat. Kawasan hutan ini beralih fungsi menjadi Kawasan pariwisata Labuan Bajo dengan skema penghapusan status hutan

menjadi Kawasan bukan hutan dan skema izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam (IUPSWA). Memlalui Perpres Tersebut, Rezim Jokowi memberikan hak pengelolaan pariwisata di atas Lahan 400 Ha bagi Badan Otoritas Pelaksana Labuan Bajo Flores (BOP-LBF) sebagaimana yang tertuang dalam pasal 23 sebagai wujud normatif untuk melegitimasi penjajahan atas rakyat.

Artinya bahwa lagi-lagi Negara menggadaikan tanah milik Rakyat. Dari Gambaran tersebut diatas, maka terang bahwa Proyek Strategis Nasional Joko Widodo hanyalah persembahan istimewa bagi tuan Imperealis yang hanya akan melahirkan penderitaan yang makin berlipat ganda bagi Rakyat Indonesia.

Baca Juga:  Terhitung Sejak 28 April 2022, Ekspor Minyak Goreng Dilarang Oleh Pemerintah

Oleh sebab itu, Front Perjuangan Rakyat Wilayah Nusa Tenggara Timur ( FPR NTT ) mengajak seluruh rakyat Indonesia Khususnya Rakyat NTT, Manggarai Barat untuk membangun persatuan sebagai alat perjuangan satu-satunya untuk mempertahankan diri dari ancaman penggusuran dan perampasan tanah yang akan terus menerus dijalankan oleh Negara. Atas Dasar kami yang tergabung dalam FRONT PERJUANGAN RAKYAT NUSA TENGGARA TIMUR menduku penuh perjuangan rakyat Rancang Buka serta menuntut sebagai

berikut :

1. Hentikan Seluruh Proyek Strategis Nasional lapar lahan Joko Widodo

2. Hentikan Monopoli dan Perampasan tanah di Indonesia

3. Hentikan seluruh Aktivitas Pembangunan di Kawasan hutan Bowosie, Manggarai Barat

4. Tarik seluruh Aparat Keamanan Negara ( TNI/POLRI ) di Kawasan Hutan Bowosie

5. Hentikan Teror, Intimidasi, dan Kriminalisasi, terhadap rakyat yang memperjuangkan Ha katas Tanahnya termasuk rakyat Rancang Buka

6. Hentikan pencabutan dan pengalihan Subsidi Publik dan turunkan harga BBM,Minyak Goreng, dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainya serta hentikan rencana kenaikan pajak 11%, TDL dan gas LPG

7. Jalankan Reforma Agraria Sejati

8. Bangun Industri Nasional

(Penyatan sikap FPR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 165 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Saat Menemani KSAL Menjalani Fit dan Proper Test, Ini Pesan Presiden Yang Diungkapkan Kapolri

3 Desember 2022 - 16:59 WIB

Sebut Misi Tercapai Meskipun Takluk Dari Korea Selatan, Ternyata Ini Yang Dimaksud CR7

3 Desember 2022 - 15:48 WIB

Sebut Sinergitas Polri Telah Berlangsung Lama, Yudo Margono Tunjuk Foto Bersama Istri

3 Desember 2022 - 15:19 WIB

Lembaga Survei: Elektabilitas Ganjar Masih Teratas, Elektabilitas Anies Baswedan Geser Prabowo

1 Desember 2022 - 08:26 WIB

Memasuki Bulan Desember, Pasar Halilulik Ramai Diserbu Pengunjung

1 Desember 2022 - 07:38 WIB

Pererat Sinergitas, Kapolsek Tasbar Gelar Coffee Morning Bersama Wartawan

30 November 2022 - 02:48 WIB

Trending di Daerah