KOMPAK Indonesia Siap Dampingi Sarah Lery Bongkar Tuntas Penyalahgunaan Anggaran Stunting di NTT

  • Bagikan
Gabriel Goa, Ketua KOMPAK Indonesia

EL-Voice.com- Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK Indonesia), siap  mendampingi Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Stunting NTT, Sara Lery Mboik, untuk melaporkan secara resmi Organisasi Perangkat Daerah(OPD) NTT, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

“Kami dari KOMPAK Indonesia  siap mendampingi dan mendukung  Sarah Lery Mboik, Ketua Pokja Stunting NTT yang dikenal garang membongkar kejahatan Korupsi di NTT, untuk melaporkan secara resmi Organisasi Perangkat Daerah(OPD) NTT, kepada KPK RI disertai dengan bukti laporan resmi hasil audit BPK RI. ” ungkap Gabriel dalam rilis yang diterima EL-Voice.com, Sabtu 26 Maret 2022.

Menurut Gabriel, kejujuran Ketua Pokja Stunting NTT Sarah Lery Mboeik  dalam pengakuannya ke publik, bahwa pelaksanaan program pencegahan stunting di NTT dengan anggaran 165 Miliar oleh Organisasi Perangkat Daerah(OPD) tidak tepat sasar dan patut untuk dibongkar tuntas.

Gabriel juga menambahkan, bahwa Sarah Mboik dapat dijadikan sebagai Whistle Blower membongkar One Man Show di NTT yang diduga kuat sangat berkuasa sehingga membuat OPD  bertekuk lutut tak berdaya dalam realisasi program stunting yang menghilangkan anggaran sebesar Rp 165 Miliar.

Baca Juga:  Kenakan Busana Adat, SMA Terpadu HTM, Gelar Upacara Hardiknas

Menurut Gabriel, jika Ketua Pokja Stunting NTT tidak melakukan apa-apa alias takut membongkar korupsi Stunting di NTT maka  KOMPAK Indonesia bersama Aliansi Masyarakat Madani Nasional (AMMAN) Flobamora, beserta Penggiat Anti Korupsi akan melaporkan Resmi Ketua Pokja stunting NTT  beserta OPD ke KPK RI.

Sebagaimana dilaporkan Korantimor.com, Ketua Pokja penanganan pencegahan stunting NTT Sarah Lery Mboeik mengakui bahwa pelaksanaan program pencegahan stunting oleh OPD di provinsi itu tidak tepat sasaran.

Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya komitmen OPD dan dinas teknis terkait dalam melaksanakan program sesuai rancangan tata kelola pelaksanaan program sebagaimana hasil desain Pokja.

“Banyak program (yang dilaksanakan baik oleh OPD di Provinsi maupun Kabupaten/Kota-red) tidak berbasis pada hasil ansit atau hasil analisa situasi (yang didesain Pokja-red), makanya ada temuan (BPK-red) di situ,” jelas Sarah saat diwawancarai Korantimor.com di Kantor PIAR NTT pada Kamis (24/03/2022).

Menurut Sarah, program pemberian makanan tambahan (PMT) tidak tepat sasaran pada penerima manfaat. Sebut saja misalnya, PMT menyasar kepada anak SD atau SMP. Padahal, PMT seharusnya diberikan kepada anak balita gizi buruk.

Baca Juga:  Pemuda TTS Galang Dana untuk Pembangunan Gedung SMPN Taekiu

“Itu misalnya begitu. Kemungkinan besar seperti itu. Kemungkinan tidak tepat sasaran kepada semua anak gizi buruk,” imbuhnya

Selanjutnya, ungkap Sarah, program air bersih kemungkinan tidak diberikan pada daerah lokus stunting. Hal tersebut menurut dia, merupakan temuan BPK.

“Kita mesti akui, dan kami sendiri (Pokja) juga temukan itu dan mempertanyakan konsistensi teman-teman (OPD provinsi dan kabupaten/kota-red) terhadap hasil ansit itu,” tegasnya.

Ia menambahkan, pencegahan stunting tidak tepat sasaran juga karena program tersebut tidak dilakukan dalam satu koordinasi tim kerja yang kompak dan solid. Pelaksanaannya terkesan hanya monopoli orang tertentu atau One Man Show.

“Saya tidak bermaksud untuk mencuci tangan (terkait masalah pencegahan stunting di NTT- red), tetapi yang saya lihat adalah banyak yang masih kerja one man show. Padahal ini (stunting-red) masalah multi sektor. Gereja harus kita libatkan, masjid harus kita libatkan, lembaga adat harus kita libatkan,” jelas Sarah.

Dikatakan, dari 25 cakupan persoalan dasar stunting, Pokja menemukan hal pertama dan mendasar yaitu sanitasi dan air bersih. Kedua, bina keluarga balita dan PKH.

Baca Juga:  Kompak Indonesia Desak Kapolri dan KPK Berantas Mafia Migas di NTT

“PKH itu yang katong (kita) dapat (temukan di lapangan-red) ketika kita melakukan indepth monitoring, kartu PKH yang seharusnya dipegang ibu-ibu itu dipegang oleh bapak-bapak. Padahal, tujuannya untuk pemulihan kesehatan. Tetapi ditemukan, misalnya di Sumba, PKH itu digunakan untuk bayar hutang pesta,” beber Sarah.

Kemudian terkait air bersih, menurut Sarah, seluruh wilayah untuk program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

“Kita temukan, untuk be’ol (buang air besar-red) mereka taputar (berpindah-pindah). Ini hari di sini, lalu besok di situ, dan seterusnya,” ungkap Sarah.

Seharusnya, kata mantan Anggota DPR RI itu, program air bersih tepat pada sasaran penerima manfaat dan tidak asal kemauan atau keinginan pelaksana program.

“Bukan lu (Anda) punya basis politik di mana, baru lu pi (pergi) ke situ. Ini yang jadi soal. Saya memang tidak bisa pungkiri. Itu namanya temuan BPK memang begitu karena kerja penanganan stunting tidak berdasarkan hasil ansit,” tegas Sarah.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *